Dampak kemiskinan ppkm

Dampak Kemiskinan PPKM

Liputan.OnlineViral sebuah video parodi di aplikasi tik tok akun @Sellalym yang menayangkan seseorang pemuda bertanya kepada anak-anak secara bergiliran. Dalam video tersebut si pemuda bertanya tentang kepanjangan dari PPKM. Si anak menjawab “Pelan Pelan Kita Miskin”.

Sebuah jawaban yang spontan dari seorang anak kecil yang polos. Yang bisa jadi si anak seusia mereka tidak mengerti dengan situasi dan keadaan yang terjadi saat sekarang ini.

Terlepas dari salah atau benarnya jawabnya, yang pasti kemiskinan merupakan dampak PPKM. Dampak ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya.

Baca juga : PPKM DARURAT JAWA-BALI BERLAKU

Berbagai kebijakan untuk menekan laju pertubuhan kasus Covid-19,  pemerintahan memberlakukan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, meski harus dibayar mahal.

Saat aktivitas dan mobilitas masyarakat sangat terbatas, maka ‘roda’ ekonomi tidak bisa berputar kencang. Akibatnya, pandemi juga memukul aspek sosial-ekonomi rakyat.

Kemiskinan yang terjadi merupakan akibat dari kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Virus Corona di Indonesia. Kebijakan ini memiliki target menekan laju pertumbuhan kasus harian COVID-19 hingga mencapai target 10.000 kasus per hari. dengan cara mengurangi mobilitas masyarakat.
Namun sadar atau tidak, Kebijakan ini justru berdampak pada pembatasan kegiatan usaha masyarakat, pengurangan jam kerja, hingga pemutusan hububgan kerja. Jelas hal ini akan berampak berkurangnya pendapatan masyarakat atau bahkan sebagian masyarakat akan kehilangan penghasilannya.

Baca juga : Bank Dunia : Ekonomi Indonesia Turun Kelas

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021, ada 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi virus corona dengan rincian sebagai berikut:

• 1,62 orang menjadi pengangguran.
• 0,65 juta menjadi bukan angkatan kerja.
• 1,11 juta orang sementara tidak bekerja.
• 15,72 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Gangguan di pasar tenaga kerja pada akhirnya akan berdampak kepada angka kemiskinan. Per September 2020, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang, bertambah 2,76 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah yang tertinggi sejak Maret 2017.

Realisi Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali

Terkait dengan pelaksanaan kebjakan PPKM Darurat Jawa – Bali,  Pemerintah sudah memantau implementasi PPKM Darurat melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility serta Indeks Cahaya Malam NASA.

Dan hasil yang didapat selama periode 3-10 Juli seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15%, dari target 20% atau lebih.

Baca juga : WILAYAH PENERAPAN PPKM DARURAT

pertumbuhan kasus covid-19

Di sisi lain, berdasarkan pantauan grafik pertumbuhan kasus covid-19 per tanggal 12/7/2021 justru menunjukkan pertumbuhan drastis. Kasus harian Covid-19 sebesar 40.427 kasus, dengan angka rata-rata 36.257 per hari selama 7 hari terakhir. Artinya Kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali yang telah diterapkan pemerintah sejak tanggal 3/7/2021 lalu, belum berhasil menekan laju pertumbuhan kasus harian Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berencana untuk melanjutkan kebijakan PPKM ini hingga 4-6 minggu ke depan.(lipe1482)

Artikel serupa : Terbukti, Covid-19 Bikin Rakyat Jatuh Sakit & Jatuh Miskin! di cnbcindonesia.com