dasar Kepemimpinan di Minangkabau

DASAR KEPEMIMPINAN DI MINANGKABAU

"Bentuk kepemimpinan di Minangkabau dipengaruhi oleh kharater Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang"

Liputan.Online – Dalam perjalanannya menuju Pulau Perca, (Pulau Sumatera sekaran) Maharajo Dirajo ditemani oleh istrinya yang bernama Indo Jati (Indo Jalito), dan empat orang Panglima kepercayaan dan seorang penasehat kerajaan yang bernama Cati Bilang Pandai.

Dari perkawinan Maharajo Dirajo dengan Indo Jalito mendapatkan seorang anak yang bernama Sutan Rumanduan. Sutan Rumanduan yang pada akhirnya dikenal dengan Maharajo Basa gelar Datuak Katumanggungan.

Baca juga : Asal Usul Suku Minangkabau


Setelah Maharajo Dirajo mangkat, Indo Jalito kawin dengan Cati Bilang Pandai. Pada saat itu Cati Bilang Pandai merupakan penasehat kerajaan. Pernikahan dengan Cati Bilang Pandai, Indo Jalito melahirkan anak laki-laki bernama Sutan Balun gelar Datuk Parpatiah Nan Sabatang.

Dua anak lelaki Indo Jalito-lah yang kemudian menjadi pemuka alam pikir adat Minangkabau. Mereka berdua lah yang mula-mula mengatur adat istadat Minangkabau. Akhirnya tempat awal mula pengaturan adat istiadat ini bernama dusun Batur.

Secara kepribadian dan gaya kepemimpinan dua saudara seibu dan lain bapak ini, sangat jauh berbeda dan cendrung bertentangan satu sama lain, sehingga sering menimbulkan konflik dan perselisihan antar keduanya.

asal usul suku minangkabau


Datuak Katumanggungan seorang pemimpin dengan gaya pemerintahan yang berpaham feodal karena ayahnya adalah seorang raja. Sistem pemerintahannya “bajanjang naik batanggo turun” (berjenjang naik, bertangga turun) atau dalam kata adat: “titiak dari ateh” (titik dari atas), artinya keputusan terletak di tangan penghulu pucuk. Dan setiap keputusan penghulu harus dilaksanakan oleh pengikutnya tanpa ada yang boleh menyanggah atau memprotesnya.

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik (sosial politik) yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya”. (Wikipedia)


Datuak Parpatiah nan Sabatang meletakan dasar sistem pemerintahan di Minangkabau yang berfaham demokrasi (kerakyatan). Datuak Parpatiah nan Sabatang menginginkan masyarakat diatur dalam semangat yang demokratis, atau dalam tatanannya dengan falsafah, “Duduak samo randah, tagak samo tinggi” (Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi).

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum“. (Wikipedia)


Dasar peraturan yang disusun oleh Datuk Parpatiah nan Sabatang ini adalah “Baurek tunggang mambasuik dari bumi” (Berurat tunggang membesut dari bumi) dengan tata caranya berjenjang naik. Faham yang bersifat demokrasi atau kerakyatan ini disebabkan karena Datuak Parpatiah dibesarkan ditengah-tengah rakyat dan sering pergi merantau.

Akibat perbedaan gaya kepemimpinan kedua pemimpin ini menjadikan dua keselarasan dalam masyarakat Minangkabau. Datuak Katumanggungan merupakan pemimpin pada kelarasan “Koto Piliang” dan Datuak Parpatiah nan Sabatang merupakan pemimpin pada kelarasan “Bodi Chaniago”.

Pada perkembangannya, kedua kelarasan tersebut menjadi 4 Suku induk dalam masyarakat Minangkabau, yaitu; Suku Koto, Suku Piliang, Suku Bodi dan Suku Chaniago. (lipe1482).

Artikel serupa : Sistem Kekerabatan dan Sistem Kepemimpinan Minangkabau di https://www.kompasiana.com